Tasfm.com – Aliansi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Rektorat, Rabu (26/2) pagi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan kampus yang dinilai merugikan mahasiswa.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membakar ban bekas dan membentangkan banner berisi berbagai tuntutan. Antara lain spanduk bertuliskan, “Lek Kurang Puas Download Michat Ae Pak, Ojo Gasak Arlrek-arek” dan “Kampus Tempat Pendidikan Bukan Sarang Predator Sex”.
5 Tuntutan Mahasiswa:
1. Transparansi penyesuaian efisiensi anggaran, terutama di bidang fasilitas kampus dan anggaran mahasiswa.
2. Mendesak pembenahan program BTQ dan pindah
3. Menuntut kejelasan transisi IAIN ke UIN
4. Mendesak rektor untuk mengeluarkan SK sangsi tegas terhadap pelaku pelecehan seksual
5. Evaluasi program KIP yang carut marut
Ahmad Yusuf Muzakki kordinator lapangan menyampaikan, tuntutan aksi ini yang pertama adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang mengakibatkan fasilitas kampus tidak berjalan seperti sarana lift gedung pembelajaran.
Efisiensi tersebut dinilai membawa dampak kepada pemangkasan anggaran mahasiswa.
“Kita tidak menolak efisiensi, tapi kita meminta transparansi,” kata Muzakki
Kedua, Ahmad menyebut mekanisme program Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dituntut untuk dievaluasi.
Ketiga meminta kejelasan soal transisi IAIN menuju UIN yang mencakup progresnya sampai mana apakah ada kendala ataupun bisa terlaksana tahun ini atau tidak, keempat meminta adanya sanksi tegas terhadap dosen yang melakukan pelecehan seksual.
“Tadi disampaikan sudah ada (sanksi pelecehan), tetapi karena minimnya komunikasi kampus sehingga kami mencari SK nya cukup sulit hari ini bicara sosialisasi diperketat lagi,” bebernya.
Meski begitu, lanjut dia, tahun 2021 lalu memang ada oknum dosen yang sampai diturunkan dari jabatannya terkait kasus yang sama hingga dua tahun tidak boleh membimbing. Akan tetapi, Yusuf menilai masih kurang jera dan efeknya banyak hingga hari ini sehingga meminta agar sosialisasinya diperluas lagi.
“Diharapkan teman-teman nanti bisa melaporkan. Kami ingin ke depannya kampus IAIN Kediri ini bebas predator,” tegas Muzakki.
Kelima, mekanisme Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) dirasa masih carut-marut.
“Salah satunya kewajiban teman-teman yang memang ikut KIP-K ini wajib mondok selama satu tahun. Dalam pondok-pondok ini sudah ada rekomendasi dari kampus dan memang tidak boleh diluar rekomendasi,” ungkapnya.
Sehingga, pada hari ini tuntutan kami di iya kan pada nantinya seluruh mahasisa yang memang mendapatkan KIPK ini bisa ke pondok manapun.
“Alhamdulillah demo kali ini merasa puas, pihak kampus menyetujui permintaan mahasiswa demi kebaikan kampus IAIN Kediri,” tandas Muzakki.
Disisi lain, Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Dimyathi Huda mengungkapkan, berjanji akan memenuhi seluruh tuntutan para mahasiswa.
Terkait efisiensi, pihaknya membenarkan adanya sejumlah fasilitas kampus tidak berjalan serta pemangkasan anggaran mahasiswa sebesar 30 persen.
“Itu juga perjalanan dinas dosen, seminar, dan sebagainya,” jelasnya. (*)
Reporter : Achmad Fitriyadi