Tasfm.com – Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) Pemilihan Kepala Daerah 2024 ( Pilkada ),untuk Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum ( BAWASLU ) Kota Kediri,naik 100%,atau sebesar 29,8 Miliar dan 7,4 Miliar.Selasa ( 31/10 ),di ruang Walikota Balai Kota Lantai 2 Jalan Basuki Rahmad, Kota Kediri Jawa Timur.
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan, hari ini penandatanganan dana hibah untuk KPU dan Bawaslu Kota Kediri sebesar Rp 29, 8 miliar dan Rp 7, 4 miliar.
Ada perubahan biaya dari Pilkada sebelumnya, karena ada perubahan honor untuk Adhoc naik hampir 100 persen lebih.
Terkait dana APD karena asumsinya masih pandemi tapi nanti apabila tidak terserap,
“Akan dikembalikan ke kas daerah, ” tegasnya.
Untuk jaminan kesehatan bagi badan Adhoc. Dijelaskan Mas Abu juga sudah disiapkan pada anggaran santunan, kita juga tidak minta, jika ada terjadi kejadian yang meninggal atau hal lain sudah disiapkan dana santunan.
Selanjutnya,Mas Abu sangat berharap Pemilu ke depan bisa terlaksana jujur dan adil (jurdil). Juga meminta KPU untuk gencar memberikan edukasi kepada pemilih pemula, untuk menggunakan hak pilihnya agar tidak abstain, sehingga angka partisipasi pemilih pemula berjalan dengan baik,dan angka partisipasinya naik.
Mengutip dari perintah Bapak Presiden, mas abu berharap,untuk PJ Walikota yang baru nanti bisa mendukung KPU dan Bawaslu, serta tidak ada intervensi ,”Juga menjaga netralitas di lingkungan ASN.”Pungkasnya.
Terpisah Puspori Endah Palupi Ketua KPU Kota Kediri mengatakan, untuk anggaran hibah dari Pemkot Kediri Rp 29, 888.442.950 nanti akan dicairkan dalam dua tahap.
Pencairan Tahap 1 setelah 14 hari kerja setelah penandatanganan sebesar 40 persen sesuai SE Kemendagri. Dan, pencairan tahap 2 sebesar 60 persen maksimal 5 bulan sebelum hari pemungutan.
Anggaran itu sendiri digunakan sesuai standar kebutuhan dari PMK 543 tahun 2022. Dibanding di Pilkada kemarin, dengan Pilkada 2024 naiknya tinggi, dikarenakan honor untuk ad hoc PPK, PPS dan KPPS.
Pilkada tahun ini jumlah 456 TPS di masing-masing TPS ada 500 pemilih. Sesuai standar kebutuhan karena tidak ada covid
“Anggaran akan dikembalikan ke Pemda karena tidak terserap.” Terangnya.
Untuk target tingkat pemilihan dari KPU Ri sekitar 75 persen pemilih, tetapi realisasi Pemilu kemarin tingkat pemilih bisa tercapai 86 persen, untuk pemilu 2024 tingkat pemilih harapannya bisa mencapai 90 persen.Dikarenakan, ada upaya dari Divisi Sosdiklih sudah melakukan sosialisasi, tidak hanya sosialisasi face to face, akan tetapi juga lewat medsos. Pungkasnya.
Selanjutnya Yudi Agung Nugraha Ketua Bawaslu Kota Kediri mengatakan, angggaran hibah dari Pemkot Kediri untuk Bawaslu sebesar Rp 7, 4 miliar sama aturannya sama dengan KPU, pencairan pertama 40 persen dan tahap 2 sebesar Rp 60 persen. Terkait anggaran APD yang sudah dianggarkan kalau tidak terserap juga dikembalikan ke kas daerah.
Pemilu tahun lalu, dibanding tahun ini
“Ada kenaikan anggaran Badan Adhoc Bawaslu sebesar 100 persen,”terangnya.
Yang sebelumya Rp 4, 5 miliar, tahun ini menjadi Rp 7, 4 miliar.
Tugas Bawaslu cenderung dan fokus pada pencegahan artinya pengawas benar-benar turun di lapangan. Pelanggaran yang paling rawan pada saat kampanye dimulai 28 Nopember sampai 3 hari sebelum pemungutan.
Terkait banner Bacaleg yang beredar di jalan-jalan.Yudi menjelaskan karena legal standing meraka masih bakal calon, “Jadi kita tidak bisa melakukan tindakan.”jelasnya
Nanti setelah mulai ditetapkan sebagai DCT tanggal 3 Nopember kita akan melakukan tindakan penertiban banner di jalan.Pungkasnya.*