
Tasfm.com – Pedagang pasar loak kaliombo meminta peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Intinya meminta diresmikannya yang sebelumnya berbentuk Forum Komunikasi Pedagang Trotoar ( FKPT ),menjadi forum pedagang loak kaliombo ( FPLK ).Jumat ( 9/2/2024 )
Jl.Padang Padi Pasar Loak Kaliombo Kediri.
Awit Subagio salah satu pedagang loak kepada jurnalis tasfm.com mengatakan,merasa kurang aman dan nyaman di pasar loak kaliombo mengeluhkan tentang keamanan dan kebersihan.
“Dagangan kami sering dibobol oleh maling dan kebanjiaran mas”terangnya
Diakuinya meskipun begitu dia mengakui kurangnya memprotek secara ketat untuk lapaknya,contoh pintu nya tidak dirantai hanya di gembok kecil.
Bukan lapaknya aja yang menjadi sasaran maling tetapi ada lapak teman teman yang ada di pasar loak kaliombo.
Selain itu Awit menambahkan dia dan teman lapak lainnya juga mengeluhkan tentang kebersihan,sebab didaerah lapaknya lah yang sering terjadi kebanjiran bila turun hujan,dia mengakui ada iuran tiap bulannya sejumlah Rp 15rb perbulan,untuk dikelola oleh pengurus FKPT,
“itupun sifatnya tidak mengikat artinya bukan retribusi untuk pemerintah daerah setempat,”imbuhnya
Terkait harapannya kedepan pria yang berasal dari lingkungan Bence Kelurahan Pakunden mengaku pindahan dari lapak trotoar di Jl.Sriwijaya sudah sejak awal menempati dilapak pasar loak kaliombo
Omsetnya sangat menurun drastis,dari penghasilan sebelumnya sekitar Rp 2jt sampai Rp 3jt per hari libur,menjadi Rp 500 rb aja tidak genap.
Untuk itu dia mendukung teman teman kemarin yang melakukan protes ke Pemerintah Daerah Kota Kediri.
“Kami mengharapkan pihak Pemerintah untuk segera membentuk atau membuat kedudukan pasar loak kaliombo secara resmi.”jelasnya
Terpisah Mawardi pedagang loak lainnya,juga berharap pemerintah segera merespon apa yang diinginkan lewat perwakilannya,yaitu pengurus FKPT menjadi legal entah apapun itu nanti namanya.Dikarenakan dia tidak mau lagi berjualan ditrotoar.
“Saya bertahan disini mas apapun resikonya,sebab masih mengharapkan janji pihak penguasa pasar dibangun yang bagus, aman dan nyaman.”ungkapnya