Tasfm.com – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan evaluasi pengawalan Proyek Strategis Daerah (PSD), salah satunya program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kegiatan ini turut melibatkan Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Pada hari ini, Selasa (10/11) kunjungan dilakukan di tiga lokasi yakni Kelurahan Balowerti, Tempurejo dan Banjarmlati. Secara terpisah, Kepala DPKP Kota Kediri Syamsul Bahri menjelaskan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta terhindar dari penyimpangan.
“Evaluasi kali ini merupakan kunjungan lapangan kedua setelah sebelumnya dilakukan saat masih 0 persen. Pada tahap ini, progres rehabilitasi telah mencapai sekitar 50 persen dan selanjutnya akan dilakukan pemantauan kembali hingga seluruh pekerjaan selesai 100 persen,” terangnya.
Samsul menambahkan, pada tahun 2026 ini DPKP menargetkan program bantuan sosial RTLH menyasar 200 unit rumah. Hingga saat ini, progres penyelesaian telah terealisasi sebanyak 190 penerima. “Untuk sisanya ada beberapa calon penerima yang tidak dapat melanjutkan program karena kondisi tertentu, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri. Sisa alokasi tersebut kemudian kita geser ke Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sehingga target keseluruhan tetap sebanyak 200 penerima manfaat pada tahun ini,” jelasnya.
Adapun kriteria rumah yang menjadi sasaran bantuan meliputi kondisi atap, lantai, dinding dan kamar mandi yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, calon penerima harus memenuhi persyaratan administrasi, di antaranya rumah yang direhabilitasi merupakan milik sendiri, serta memenuhi ketentuan desil 1 sampai 4. Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp 35 juta per unit. Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang selanjutnya dibelanjakan secara mandiri oleh penerima. Adapun waktu penyelesaian rehabilitasi setiap rumah ditetapkan maksimal dua bulan. “Untuk memastikan penggunaan bantuan sesuai peruntukannya, kami ada pendamping yang diusulkan dari kelurahan. Tugasnya nanti membantu penerima dalam proses pembelanjaan material sekaligus mendampingi pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi di lapangan,” tuturnya.
Melalui program bantuan sosial RTLH ini, Syamsul berharap masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh hunian yang lebih layak dan nyaman. Selain itu, pengawalan yang melibatkan Kejaksaan dalam kegiatan ini diharapkan mampu memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kualifikasi serta tepat sasaran.
Sementara itu Bernadeta Susan selaku Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Kota Kediri menjelaskan Kejaksaan turut berperan dalam mengawal pelaksanaan program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Kediri. Program ini merupakan salah satu bagian dari proyek strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota. Melalui keterlibatan Tim PPS, pihaknya berupaya memastikan seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan.
“Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses pengawalan ini adalah penggunaan dana bantuan sebesar Rp 35 juta. Kita berharap uang tersebut betul-betul digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni, bukan disalah gunakan untuk kepentingan lain,” ujarnya.
Selain itu, menurut Susan pendampingan dari kelurahan juga menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembelian material hingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan.
Guna memastikan pelaksanaan program berjalan sebagaimana mestinya, Tim PPS Kejaksaan Negeri Kota Kediri terus melakukan pendampingan secara berkala saat melakukan peninjauan langsung ke lapangan. “Kita melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah penerima manfaat, memastikan kesesuaian penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menanyakan secara langsung terkait penerimaan dan penggunaan dana bantuan,” ujarnya.
Setelah kegiatan selesai, pihaknya juga akan melakukan evaluasi guna mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan program RTLH pada tahap berikutnya semakin baik, tepat sasaran, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ditemui di kesempatan yang sama, Anwar warga Banjarmlati sebagai salah satu penerima bantuan sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menceritakan sehari-harinya Ia berprofesi sebagai penjahit. Ia mengaku senang dan bersyukur atas bantuan sebesar Rp 35 juta yang diterimanya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti untuk memperbaiki kondisi rumahnya agar menjadi lebih layak dan nyaman untuk ditempati.
“Bantuan ini saya gunakan untuk memperbaiki bagian atap rumah karena bocor saat musim hujan. Apabila masih ada sisa, rencananya akan saya gunakan untuk memperbaiki kamar mandi yang juga membutuhkan perbaikan,” tuturnya.
Anwar berharap melalui bantuan rehabilitasi RTLH tersebut, kondisi rumahnya dapat menjadi lebih baik, bagus dan layak huni. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kediri atas perhatian dan bantuan yang diberikan.