Tasfm.com – Diawali Dari Kantor DPMPD, Kantor Bupati dan Kajari Mikael Risdiyanto Setyabudi 11 Januari 2024, Aliansi ormas berorasi di Depan Kantor DPMPD Kabupaten Kediri, Aliansi ormas yang terdiri LSM BERANTAS diketuai Suko Priyadi, LSM BIDIK-SIB DPD Jatim diketuai Andik Hariyanto, LSM SRIKANDI diketuai Siti Isminah, KOMCAB LPKPK diketuai Jhon Jhanis dan didukung Ketua DPP KNPI Pusat Verry Achmad serta FPUPPD se-Kabupaten Kediri menggelar demonstrasi pada Kamis, 11 Januari 2024.
Hal tersebut terkait pelaksanaan ujian penyaringan perangkat desa se-Kabupaten Kediri pada 27 Desember 2023 dianggap penuh kecurangan, kejanggalan Dan rekayasa.
Aksi massa diawali konvoi dikawal aparat kepolisian dari titik kumpul di Stadion Brawijaya Kota Kediri menuju Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). Setibanya di depan pendopo, belakang alun-alun Kota Kediri massa melakukan orasi secara bergantian.
Ujian perangkat desa kemarin jangan sampai sarat kepentingan-kepentingan, dan perangkat desa yang dipilih ini jangan hanya karena situasi dan keadaan bukan karena suatu kelayakan lalu apa yang akan terjadi di masyarakat kita. Ini bukan sesuatu yang sepele. Fungsi DPMPD sebagai pengawas dimana?” teriak Basuki Korlap 1.
“Apa yang bisa kita contohkan untuk generasi kita mendatang, saya yakin masyarakat Kediri tidak akan terima dengan hal seperti ini. DPMPD sebagai pengawas bagaimana? kami ingin bertanya,” ucapnya. Kita harus transparan dan jangan ada dusta diantara kita, tegas Basuki.
Korlap 3 Siti Isminah dalam orasinya menegaskan, “Kita datang ke DPMPD untuk meminta pertanggungjawaban dia sebagai pengawas. Maka dari itu teman-teman apa sebaiknya ujian perangkat desa diulang?
Dan dijawab setuju oleh massa pendemo. Dikatakan Isminah, “Agus Cahyono (Kadis DPMPD-red) adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam hal ini, koyo yak-yak o, jebule dibalik itu banyak sensasi. Mohon maaf sebaiknya diadakan ujian ulang karena yang kemarin penuh rekayasa. Rekayasa yang sangat tidak bertanggungjawab. Walaupun pinter kalau nggak ada uang nggak akan jadi.”
Tak ketinggalan, Ketua DPP KNPI Pusat Verry Achmad dalam yang orasinya menekankan bahwa harus ada pihak-pihak yang menjawab semua ketidakpercayaan publik.
“Kasihan kalau Bupati hanya berstatemen untuk cari bukti. Pemerintah harus menyelamatkan kepercayaan publik tidak hilang begitu saja. Hari ini mungkin dianggap sedikit datang namun ribuan orang berharap ingin terbuka bagaimana kemudian hari-hari ini adalah ujian bagi pemerintahan bagaimana kepercayaan bisa bayangkan ada pengisian perangkat desa yang ternyata adalah anak kepala desa, dimana peserta lain dijamin 100 persen tidak akan jadi. Artinya KKN hanyalah sebuah tulisan tidak bisa secara fakta di lapangan dihapuskan karena itu jelas kolusi dan nepotisme dalam pengisian perangkat desa,” kata Ketua LSM BIDIK.
Anak kades yang ikut tes perangkat desa itu tidak fair artinya kita mau tahu anak kades mana yang tidak jadi perangkat desa. Kita butuh hasil penialaian yang transparan dan jelas. Apa yang disampaikan Bupati bahwa jika ada alat bukti dilapangan untuk dilaporkan. Hal itu sangat mudah sudah sangat jelas pengisian perangkat desa,merupakan bentuk KKN.ada dugaan gratifikasi,karena ada aliran dana,kita sumpah pocong saja.selain itu kita juga punya bukti,anak kades,lolos jadi perangkat.
Hampir 30 menit para demonstrans berorasi, akhirnya diijinkan masuk ke Kantor DPMPD untuk menyampaikan aspirasi sekaligus klarifikasi secara langsung ke Kadis DPMPD Agus Cahyono. Dalam dialog itu Kadis didampingi Kasi Intel Kajari Iwan Nuzuardi, SH.,MH, Kapolsek Kediri Kota Kompol Ridwan Sahara dan Danramil 01 Kota/Kodim 0809 Kapten Inf. Sunarjo.*
Reporter : Achmad Fitriyadi