Tasfm.com – Carut-marut pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kediri jadi perhatian oleh semua pihak,kali ini gabungan LSM yang ada dikediri raya mengatasnamakan Aliansi Kediri Bersatu lakukan aksi cerdas dan unik untuk mengkonfirmasi adanya dugaan pungli yang disinyalir terstruktur dan masive.
Supriyo mewakili AKB menyampaikan terkait kehadiran Pokmas patut diduga melakukan pungli. Bila secara aturan telah ditetapkan biaya.
“Para penyelenggara PTSL dalam hal ini, ternyata itu di luar kewenangan dan di luar bidang atau pemangku kebijakan dari ATR-BPN, sehingga sangat-sangatlah liar,” ungkap Supriyo
Menurut keterangan dari pihak BPN tidak mengetahui adanya pungutan liar,namun temuan di lapangan mencapai biaya sampai Rp,1 Juta untuk satu bidang.Contoh di Desa Ngadi Mojo, tarikannya 400 ribu bahkan 1 juta per bidang. Bahkan di wilayah Gurah, mengadu ke kita sampai ada 600 ribu
“Untuk itu kita akan tetap kejar BPN untuk segera memberikan data,apa saja berapa saja dan siapa saja anggota-anggota formasi penyelenggara PTSL di Kabupaten Kediri,dan pastikan akan bawa ke ranah hukum baik Polres Kediri Kota maupun Polres Kediri.” jelas Supriyo
Suharno perwakilan dari ATR-BPN mengatakan,
Kami apresiasi dan terima dengan baik masukan-masukannya dari teman teman LSM,pembiayaan yang menurut perundangan dianggap sudah final dalam pengurusan PTSL itu tidak benar,tapi pihaknya untuk pungutan yang lain mengaku tidak mengetahuinya.
“Terkait biaya 150.000,itu Pra,mengacu pada SKB Tiga Menteri,PerBup,dan SE Gubernur,belum biaya materai dan patok dan pemberkasan,” ujarnya
Terkait permasalahan tersebut pihak ATR- BPN didampingi Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah daerah (Pemda) sudah mensosialisasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,seperti pembentukan Satgas Yuridis itu dari ATR-BPN.
“Kalau PokMas itu kan kewenangan dari desa atau pemohon jadi bukan kewenangan dari ATR- BPN,” jelasnya
Suharno berharap PTSL di Kabupaten Kediri berjalan dengan lancar ke depannya dan di tahun 2025 bisa terwujud Kabupaten Kediri lengkap, disebabkan dengan adanya koordinasi sinergi dan komunikasi yang baik
“Dibuktikan tahun ini ATR-BPN menggarap sertifikat 56.300,pada saat ini sudah tahap pengumuman sejumlah 28.000. Sedangkan berkas masuk mencapai 38.000 bidang,”pungkasnya
Sebelumnya masa unjuk rasa lakukan aksi damai ,cerdas dan unik dengan menggelar podcast didepan kantor ATR-BPN Wilayah Kabupaten Kediri,Jl.Veteran No 11, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, sedangkan Kasat Intelkam Polres Kediri Kota, AKP Agus Susanto berusaha membujuk massa agar digelar pertemuan di dalam ruangan.pihak ATR-BPN tidak menghendaki untuk berdiskusi diluar gedung.
Ditunggu 90 menit,pihak ATR-BPN tidak merespon,masa langsung mendatangkan sound system,selang 15 menit mereka bergantian berorasi dari semua perwakilan aksi tersebut ,pihak ATR-BPN langsung menemui dan lakukan diskusi.
Diskusi dilakukan oleh sejumlah tokoh LSM, Rochim mewakili LSM Saroja, Supriyo mewakil PMDH Pojok, Bagus Romadon Ketua PC SAPMA, Khoirul Anam mewakili KR2D, Supriyadi mewakili LSM Gerakan Cinta Kasih, Arif Fatikunanda Ketua GPM Swahira, Tri Cahyono mewakili Rekan Indonesia dan Indra Eka Yanuar Ketua GMBI Kediri Raya.
Sedangkan pihak BPN Kabupaten Kediri diwakili, Suharno Kasubag Tata Usaha, Indarto Kasi Penataan dan Prasetyo Kasi Pengadaan Tanah. Untuk BPN Kota Kediri diwakili Syamsuddin Kasubag Tata Usaha.Yang unik diskusi tersebut di moderatori oleh pihak AKB Bendot Koesworo.(*)
Reporter : Achmad Fitriyadi