TAS FM
News

Pemkot Kediri Pastikan Hibah 2027 Tepat Sasaran dan Bermanfaat Bagi Masyarakat

Pemkot Kediri Pastikan Hibah 2027 Tepat Sasaran dan Bermanfaat Bagi Masyarakat

Tasfm.com – Pemerintah Kota Kediri memastikan pemberian hibah Tahun Anggaran 2027 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, calon penerima hibah diminta memahami persyaratan dan mekanisme yang berlaku serta segera melengkapi dokumen administrasi agar alokasi yang telah direncanakan dapat diproses sesuai prosedur. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin saat membuka Sosialisasi Ketentuan Hibah Tahun Anggaran 2027 di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM, Jumat (13/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Gus Qowim menjelaskan, Pemerintah Kota Kediri wajib menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027. Peraturan tersebut memberikan penegasan mengenai kebijakan pemberian hibah, mulai dari persyaratan penerima, tujuan penggunaan, proses evaluasi, hingga mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seluruh alokasi hibah yang telah dicantumkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 harus dipastikan memenuhi ketentuan yang berlaku. “Saya berharap hal ini dapat dipahami dengan baik oleh seluruh calon penerima hibah. Kita tentu ingin agar dukungan yang telah direncanakan pemerintah kota dapat terus diberikan, akan tetapi pelaksanaannya juga harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Kediri memahami bahwa masing-masing lembaga dan organisasi telah memiliki rencana kegiatan serta kebutuhan yang akan didukung melalui alokasi dana hibah tersebut. Namun, pencantuman anggaran dalam RAPBD belum berarti hibah dipastikan diterima atau dicairkan. Sebab, masih ada tahapan pembahasan RAPBD bersama DPRD, penetapan APBD, serta pemenuhan persyaratan dan administrasi oleh calon penerima hibah sebelum proses pemberian hibah dapat dilanjutkan.

Gus Qowim menegaskan, sosialisasi tersebut bukan bertujuan untuk membatalkan hibah yang telah direncanakan. Sebaliknya, melalui kegiatan ini Pemerintah Kota Kediri ingin memastikan alokasi hibah dalam rancangan anggaran dapat diproses lebih lanjut melalui mekanisme yang benar, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku serta disepakati dalam proses penganggaran. Apabila masih terdapat persyaratan administrasi yang belum lengkap, lembaga atau organisasi calon penerima hibah perlu segera melengkapinya. Jika rencana penggunaan hibah belum sesuai ketentuan, perlu dilakukan penyesuaian. Sementara itu, alokasi yang berdasarkan hasil penelaahan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya ingin agar proses ini dilakukan secara terbuka, objektif, dan dikomunikasikan dengan baik kepada masing-masing calon penerima hibah. Bapak dan Ibu serta seluruh pihak dapat memahami bahwa penyusunan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Kediri untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Qowim menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, seluruh calon penerima hibah diminta mengikuti sosialisasi dengan sungguh-sungguh, memahami ketentuan yang disampaikan narasumber, serta segera menyiapkan dan melengkapi persyaratan yang diperlukan. Status kelembagaan, dokumen administrasi, dan rencana penggunaan hibah juga harus dipastikan sesuai ketentuan. Dengan demikian, anggaran hibah yang nantinya dapat direalisasikan benar-benar digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan rutin organisasi yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan pemberian hibah.

Kedua, perangkat daerah terkait diminta segera melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap alokasi hibah yang tercantum dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027. Penelaahan meliputi verifikasi legalitas lembaga calon penerima, kelengkapan administrasi, kesesuaian peruntukan, serta keterkaitan pemberian hibah dengan sasaran pembangunan daerah. Perangkat daerah juga diminta tidak hanya melakukan pemeriksaan administrasi, tetapi turut memberikan penjelasan dan pendampingan kepada calon penerima agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Ketiga, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta segera menindaklanjuti hasil sosialisasi dan penelaahan ketentuan hibah sebagai bahan penyempurnaan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Alokasi hibah yang dibahas bersama DPRD harus dipastikan telah mempertimbangkan kesesuaiannya dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026. Apabila diperlukan penyesuaian terhadap alokasi yang telah direncanakan, hal tersebut harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Gus Qowim juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kediri untuk tetap mendukung berbagai lembaga dan organisasi yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah. Namun, dukungan tersebut harus diarahkan agar penggunaan anggaran daerah tepat sasaran, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan. “Saya harap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman dan kepastian mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri maupun calon penerima hibah,” tegasnya.

Turut hadir, perwakilan Forkopimda dan instansi vertikal, Pj Sekda Endang Kartika Sari, Asisten, Kepala OPD, para pimpinan lembaga organisasi penerima hibah tahun 2026, dan calon penerima hibah tahun 2027, dan tamu undangan lainnya.

 

Artikel Terkait

Jasad Potongan Korban Mutilasi Uswatun Khasanah di Bawa ke RS Bhayangkara Kediri Untuk Autopsi

Harga Komoditas di Pasar Setono Betek masih Landai, Betas Premium Jadi Perhatian Pemkot Kediri

Pj Wali Kota Kediri Zanariah Buka Harmoni Belajar Seri 5