Tasfm.com – Data yang akurat dan mutakhir menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui data profil kelurahan yang dikelola dengan baik, pemerintah dapat mengenali potensi wilayah, memahami kebutuhan masyarakat, serta merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Hal tersebut menjadi perhatian Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Profil Kelurahan Kota Kediri Tahun Anggaran 2026 di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini diikuti oleh pejabat yang membidangi data profil kelurahan beserta operator, serta kepala seksi pemerintahan dan pelayanan beserta operator.
Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin menegaskan bahwa pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan data profil kelurahan yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Data yang bersifat dinamis tersebut menjadi instrumen penting untuk memetakan potensi dan perkembangan masyarakat, sekaligus menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007.
Berdasarkan data aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) per 1 Oktober 2026, dari 46 kelurahan di Kota Kediri, sebanyak 10 kelurahan berstatus Swasembada (maju/mandiri), 31 kelurahan berstatus Swakarsa (berkembang), dan lima kelurahan berstatus Swadaya. Komposisi tersebut menjadi catatan bahwa penggalian data dinamis, khususnya pada kelurahan berstatus Swakarsa dan Swadaya, belum optimal. Akibatnya, data yang tersedia belum sepenuhnya mencerminkan potensi riil di lapangan.
Gus Qowim memahami bahwa pengelolaan data profil kelurahan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesenjangan kompetensi, ketidakseragaman pemahaman teknis, hingga rotasi, mutasi, dan promosi jabatan yang memengaruhi kesinambungan pengelolaan data. Oleh karena itu, pembinaan perlu dilakukan agar tidak terjadi stagnasi maupun penggunaan data yang sudah tidak mutakhir, yang dapat berdampak pada pengambilan kebijakan pembangunan. “Bimbingan teknis ini merupakan bentuk intervensi strategis yang mutlak diperlukan. Kegiatan ini bukan sekadar formalitas pemenuhan regulasi, melainkan wadah krusial untuk menyamakan persepsi, meningkatkan keterampilan teknis, dan memperkuat kapasitas aparatur sipil kita di garis depan pelayanan data,” ungkapnya.
Gus Qowim mengajak organisasi perangkat daerah (OPD) dan para camat untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam mendukung pengelolaan data profil kelurahan. Dengan demikian, data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Kepada seluruh peserta, Gus Qowim berharap agar mengikuti kegiatan bimtek dengan sungguh-sungguh serta memanfaatkan kesempatan berdiskusi dengan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur. Melalui diskusi tersebut, peserta diharapkan dapat memperdalam pemahaman sekaligus mencari solusi atas kendala yang dihadapi di lapangan. Setelah mengikuti bimtek, pemutakhiran data diharapkan dapat dilakukan secara berkala dan cermat sehingga potensi serta perkembangan masyarakat di setiap kelurahan tercatat dengan baik dalam aplikasi Prodeskel.
“Saya juga berpesan agar operator di tingkat kecamatan dan kelurahan terus menjalin komunikasi serta berbagi pengetahuan. Dengan begitu, pengelolaan data dapat berjalan secara berkelanjutan. Mudah-mudahan, ikhtiar kita bersama ini dapat mewujudkan data profil kelurahan yang semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Indun Munawaroh, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Marsudi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sugeng Wahyu, Kepala Bagian Pemerintahan Heri Krismono, perwakilan OPD terkait, perwakilan camat, serta tamu undangan lainnya.