Tasfm.com – Sejumlah tantangan dalam membangun sektor kebudayaan daerah harus masuk program prioritas. Hal ini ini harus dilakukan agar target revitalisasi kebudayaan bisa dicapai ditengah pemerintah lakukan kebijakan efisiensi anggaran.
Pemkot Kediri melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga melakukan transformasi strategi dari metode konvensional berbasis anggaran besar menjadi pendekatan kolaboratif, digital dan berbasis komunitas.
“Efisiensi anggaran menuntut pemerintah fokus pada program produktif dan berdampak langsung, mengurangi kegiatan seremonial yang memakan biaya besar,” ungkap Kepala Dinas Budparpora Kota Kediri, Bambang Priyambodo. Senin (6/4/2026).
Lebih jauh, Kadis Budparpora Bambang menjelaskan, sebagai kota pariwisata inisiatif ini dilakukan sebagai pendukung indikator program Walikota Kediri Vinanda Prameswati, untuk mendorong program D’CITO/Kediri City tourism.
“Meskipun ini bukan bagian dari revitalisasi budaya, kami mengajukan beberapa obyek cagar budaya seperti :”eks kantor gubernur” atau Resindentie Kediri, kantor LP lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kediri, Kantor Kecamatan Mojoroto, dan beberapa toko yang berlokasi di pojok Jalan Dhoho yang berguna untuk mendukung jalur pedesterian menuju jalan stasiun,” jelasnya.
Disbudparpora sendiri, tetap fokus pada promosi pariwisata dan pengembangan kebudayaan untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata dengan anggaran yang lebih efektif.
“Terkait pengembangan program baru yang akan dikembangkan pada tahun 2026, pihaknya masih belum bisa memastikan, sebab pengurangan anggaran, membuat Disbudparpora harus mencari cara lain agar pengembangan pariwisata di Kota Kediri tetap optimal,” pungkasnya.
Perlu dicatat, selain mengajukan 4 Obyek untuk dijadikan cagar budaya, Pemkot Kediri sudah mengajukan situs dan warisan budaya seperti situs Boncolono (Astana Boncolono) dan Pencak Dor sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBtb). (*)
Reporter : Panji Achmad Chaplin