Tasfm.com – Pemerintah Kota Kediri melalui Kecamatan Pesantren tekankan kolaborasi dan sinergi antara kelurahan, kecamatan dalam pembinaan dan pendanaan. Efisiensi anggaran berdampak ganda diyakini akan mematikan momentum kebangkitan sektor pariwisata.
Camat Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Judy Kuntjoro mengungkapkan selain focus pada pelayanan agar tidak berakibat buruk di sektor wisata kami berkolaborasi dengan Lurah Tempurejo dan juga ketua Pokdarwis Sumber Banteng disebut dengan ‘Sinergi Pentahelix’ berupaya bagaimana bisa mengembangkan potensi yang sudah ada ini semakin baik dan semakin ramai.
“Langkah-langkahnya seperti mengembangkan destinasi wisata sekaligus strategi pendanaan agar tetap berjalan dan mengalami peningkatan, sentuhan ini juga mendukung programnya Mbak Walikota, Kediri City Tourism (D’CITO),” kata Camat. Selasa (13 /1/2026) siang.
Selain memperkuat kolaborasi, Kecamatan Pesantren juga mengedepankan transparansi serta akuntabilitas untuk memastikan setiap rupiah memberikan dampak maksimal, baik di sektor publik maupun bisnis, dengan menghindari pemborosan dan mencari solusi kreatif.
“Inovasi kerja sama atau kolaborasi antarlembaga untuk berbagi sumber daya dan efisiensi memprioritaskan program yang berdampak besar dan tepat sasaran, dan mengurangi yang kurang efektif,” jelas Camat Judy.
Sri Handayani, Lurah Kelurahan Tempurejo, menerangkan kebijakan dari Camat Pesantren untuk memperkuat kolaborasi disektor pariwisata ditujukan bagi destinasi yang sudah ada seperti Sumber Banteng agar tetap dirawat, dipertahankan dan berupaya mengembangkan supaya terjadi peningkatan.
“Langkah ini agar UMKM bisa naik kelas dan berkontribusi lebih besar ke PAD melalui peningkatan omzet dan kepatuhan pajak. Sinergi pemerintah dan pelaku UMKM sangat penting untuk menggali potensi ekonomi lokal dan mengoptimalkan peran UMKM sebagai motor PAD,” jelasnya.
Disisi lain, Ketua Pokdarwis Sumber Banteng, Sudarsono juga merasa tergugah dengan adanya arahan dari Camat Judy, untuk diketahui, sumber banteng mulai eksis pada tahun 2018 (7 tahun) sudah ada dua CSR yang masuk, namun, masih ada kekurangan yang perlu adanya sentuhan dari pemerintah, seperti contoh:
“Akses jalan menuju destinasi kurang lebar, petunjuk arah belum maksimal, dan untuk memikat minat wisatawan perlu tambahan seperti pertunjukan kesenian dan budaya walaupun disini disetiap tahun rutin mengadakan kegiatan kebudayaan “Sedekah Bumi”,” tandasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 56 Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan efisiensi belanja agar prosesnya seragam, transparan, dan terukur bagi seluruh kementerian/lembaga. Mengatur efisiensi belanja negara di APBN dan APBD untuk mengoptimalkan anggaran pada program prioritas, dengan mengendalikan belanja non-prioritas. seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, demi meningkatkan pelayanan publik. (*)
Reporter : Panji Achmad Chaplin