Tasfm.com – Jalan Dhoho tidak pernah sekadar menjadi bentangan aspal tempat kendaraan berlalu-lalang. Dari era Kerajaan Panjalu (Kediri), masa kolonial Belanda, pusat percetakan legendaris Boekhandel Tan Khoen Swie, hingga denyut perdagangan dan kuliner malam yang tak pernah tidur, koridor ini adalah jantung peradaban dan memori kolektif warga Kota Kediri.
Namun, ambisi besar Pemerintah Kota Kediri untuk menyulap kawasan ini menjadi ikon wisata terintegrasi lewat program Kediri City Tourism (D’Cito) ala “Malioboro”, kini memicu perdebatan sengit. Di satu sisi, penataan fisik dianggap krusial menyambut operasional Bandara Dhoho Internasional. Di sisi lain, bayang-bayang hilangnya ruh kesejarahan mengundang kecemasan.
Filosofi Eyang S: Dhoho adalah Pusat Kesadaran Peradaban
Menanggapi gejolak revitalisasi ini, tokoh kulturis sekaligus pemerhati sejarah Kediri, Eyang S, memberikan pandangan filosofis yang mendalam. Menurutnya, Jalan Dhoho bukan sekadar komoditas ekonomi visual, melainkan sebuah manifestasi sejarah yang harus dijaga kesucian nilainya. “Dhoho Kediri itu adalah pusat kesadaran peradaban dan pusat kesadaran sejarah,” tegas Eyang S saat wawancara.
Eyang S mengingatkan bahwa dalam ingatan historis, Yogyakarta sering kali menjadi kekuatan ‘di belakang layar’ yang menopang peradaban Jawa dengan memegang teguh prinsip spiritualitas dan kultural. Konsep pembangunan ideal semestinya bersandar pada falsafah Jawa kuno “Jer Basuki Mawa Bea”, bahwa setiap keberhasilan, kesejahteraan, dan kemuliaan lahiriah memang membutuhkan pengorbanan serta biaya. Namun, pengorbanan tersebut tidak boleh mengorbankan nilai moral dan akar sejarah.
Eyang S secara terbuka melayangkan kritik keras terhadap arah pembangunan Jakarta yang ia nilai sebagai potret “ibu kota tanpa kompetensi budaya. “Kita ini penganut pendidikan berbasis kompetensi budaya. Maka, jangan sampai Kota Kediri meniru kesalahan kota besar lain yang membangun fisiknya secara megah, tetapi kehilangan kompetensi kultural dan identitas sejatinya,” tambahnya.
Eyang S menyoroti dua ikon penting yang menjadi jangkar sejarah kawasan ini: Stasiun Kediri dan Masjid Agung Kota Kediri
Stasiun Kediri itu bukan sekadar tempat pemberhentian gerbong kereta api sejak zaman kolonial Hindia Belanda,” urai Eyang S sembari menunjukkan arsip lama. “Ia adalah monumen bagaimana modernitas masuk ke Kediri lewat jaringan kereta api Staatsspoorwegen abad ke-19 untuk mengangkut gula. Memugar fasad atau mengasingkan masyarakat dari ekosistem di sekitarnya sama saja dengan memutus rantai narasi sejarah tersebut,” ungkapnya.
Begitu pula dengan keberadaan Masjid Agung. Eyang S menegaskan bahwa poros Jalan Dhoho yang lurus terhubung ke arah Masjid Agung adalah manifestasi tata ruang tradisional Jawa yang sarat spiritualitas. “Masjid Agung di barat jalan timur sungai adalah simbol syiar awal, tempat para ulama besar meletakkan fondasi moral kota ini. Jika kawasan sekitarnya dirombak total demi mengejar estetika ‘Malioboro’ yang serbacerah, kita khawatir kesucian dan ketenangan batin dari ruang living heritage ini akan tergerus oleh komersialisme murni,” tuturnya.
Kritik Akademisi: Jebakan Copy-Paste Kebijakan
Sorotan senada juga datang dari kalangan Akademisi Younky Eric Wisudana, S.Pd., Gr, dari Universitas Kadiri. (Sumber: Ketik.com). Pemerintah daerah diingatkan agar tidak terjebak dalam praktik policy transfer atau sekadar “menjiplak” mentah-mentah konsep kota lain tanpa menakar genetik lokal Kediri.
“Jalan Dhoho memiliki fungsi yang sangat organik: ia adalah ruang niaga, pemukiman padat, pusat literasi sejarah masa lalu, hingga rumah bagi ratusan UMKM kuliner malam. Memaksakan tata ruang yang terlalu steril demi tuntutan visual “kota pintar” modern justru berisiko mematikan kehangatan interaksi sosial yang selama ini menjadi daya tarik utama Kota Kediri,”. tegas Younky
Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar melakukan policy transfer atau memindahkan model kebijakan dari satu daerah ke daerah lain tanpa menyesuaikannya dengan kondisi lokal.
“Karakteristik sosial-ekonomi, beban lalu lintas, serta tradisi komersial kawasan Jalan Dhoho memiliki dinamika tersendiri. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa konsep ini benar-benar menjawab kebutuhan lokal, bukan sekadar dorongan kesenangan estetika atau symbolic policy,” jelasnya.
Menjaga Keseimbangan Kota “MAPAN”
Visi besar mewujudkan Kediri sebagai kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni (MAPAN) memang menuntut pembenahan visual guna menyongsong era penerbangan internasional. Namun, mempercantik estetika kota tidak boleh berjalan secara zig-zag dengan menggusur kesadaran sejarahnya.
Revitalisasi yang ideal menuntut pendekatan Historic Urban Landscape (HUL), di mana bangunan cagar budaya dilindungi secara ketat, ruang pejalan kaki diperluas tanpa mematikan mata pencaharian warga, serta pelibatan masyarakat lokal diutamakan dalam setiap meja dialog keputusan teknis.
Jika ambisi mempercantik visual hanya melahirkan ruang publik yang elitis dan kehilangan memori aslinya, maka Jalan Dhoho yang “baru” mungkin hanya akan berakhir sebagai panggung hiasan tanpa jiwa. Seperti yang dipesankan oleh Eyang S, kemajuan infrastruktur lahiriah kota harus ditopang luhurnya kompetensi budaya, agar warga Kediri tidak menjadi asing dan tersingkir dari rumah sejarahnya sendiri. (*)
Reporter : Panji Achmad Chaplin