Tasfm.com – Komisi VI DPR RI memiliki salah satu ruang lingkup tugas utama di bidang Koperasi (bermitra dengan Kementerian Koperasi). Di tingkat nasional, Komisi VI saat ini tengah gencar mengawal program prioritas nasional berupa pembentukan dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi VI DPR RI, Dr. Hj. Anggia Ermarini, S.Pd., M.K.M., menggelar sosialisasi koperasi di Kediri untuk membawa semangat Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa koperasi merupakan pilar utama ekonomi kerakyatan sekaligus alat bagi masyarakat lemah dan miskin untuk bersatu berdasarkan gotong royong dan Pasal 33 UUD 1945. “Langkah ini sejalan dengan fokus Komisi VI DPR RI dalam mengawal program prioritas nasional berupa pembentukan dan penguatan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih,” ujarnya. Sabtu (3/10/2026).
Masyarakat berhak tahu, lanjut Anggia, bagaimana mengolah secara detail terkait keanggotaan, fasilitas.hingga perputaran dana yang dikelola. Menurutnya, ketertutupan informasi sering kali menjadi celah terjadinya penyimpangan yang merugikan anggota.
“Koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jadi, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak tahu bagaimana mengolah secara detail terkait keanggotaan, fasilitas koperasi, serta hak-hak yang seharusnya mereka terima,” tegas Ketua Komisi VI dalam keterangannya
Pernyataan ini disampaikan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi di Indonesia agar semakin dipercaya oleh publik. Pemerintah melalui Kemenkop UKM pun diminta untuk memperketat pengawasan dan memberikan edukasi yang masif kepada pengurus koperasi di berbagai daerah, agar standarisasi pelayanan dan keterbukaan informasi ini dapat terwujud secara merata. (*)
Reporter : Panji Achmad Chaplin